DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan bahwa portofolio pinjaman ini hanyalah usulan baru. Masalah nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Asep mengungkapkan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Pangandaran. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus turut serta dalam langkah-langkah pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya pada Kamis (28/3/2024).
Dia menyatakan bahwa apabila pinjaman tidak disetujui, maka akan diambil langkah-langkah selanjutnya.
“Opsi lainnya adalah melaksanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah mendapatkan nomor register dari APBD. RAPB ini memiliki hubungan dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD ini tidak akan dapat diajukan, sehingga keputusan DPRD oleh bank masih belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dilakukan evaluasi. DPRD tidak dapat memberikan detail lebih lanjut karena bukanlah pelaksana,” tambah Asep.
