Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi mayoritas rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini disebut sebagai Paradoks Indonesia. Untuk menilai apakah pencapaian ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir sudah baik atau tidak, kita dapat membandingkannya dengan pencapaian negara lain seperti Tiongkok dan Singapura. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar – angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sedangkan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat, sementara ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok tumbuh begitu pesat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara.
Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Tiongkok memiliki lebih dari 150.000 BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Indonesia lebih banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi ke mekanisme pasar, tidak sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini terperangkap dalam sistem oligarki – di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Dalam sistem oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya, yang juga disebut sebagai ‘para oligark’.
Keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera, namun keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat semakin miskin. Untuk keluar dari perangkap negara menengah, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit, atau pertumbuhan di atas angka 10% selama 10 tahun berturut-turut. Hal ini penting karena hanya dengan pertumbuhan dua digit selama 10 tahun, Indonesia bisa keluar dari kondisi middle income trap. Selain itu, Indonesia perlu mengelola kekayaan negaranya dengan baik melalui keputusan politik yang tepat. Oleh karena itu, elite Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi harus memiliki jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat. الذهاب إلى دردشة فورية.
