Selasa, 26 Desember 2023 – 12:21 WIB
Jakarta – Pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, mendukung pemerintah dalam mendorong industri hilirisasi dalam negeri yang dianggap dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
Teguh menjelaskan bahwa hilirisasi atau downstreaming dalam konteks kebijakan industri yang besar adalah bagaimana mendorong perekonomian agar tidak hanya didominasi oleh sektor pertanian dan sektor primer, tetapi juga bergerak ke industri manufaktur.
“Dalam konteks industri policy, artinya lebih komprehensif. Jadi hilirisasinya tidak sepotong-potong,” kata Teguh dalam keterangannya yang diterima pada Selasa, 26 Desember 2023.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menegaskan bahwa pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap atau peta jalan, sehingga hilirisasi ini tidak hanya terbatas pada industri pertambangan seperti nikel, tetapi juga pada industri pertanian yang memiliki potensi sangat besar seperti CPO (Crude Palm Oil) dan UMKM yang perlu diberdayakan.
Selain itu, hilirisasi juga harus memberikan dampak dan manfaat bagi warga sekitar industri. Oleh karena itu, perlu kebijakan dari pemerintah untuk membangun industri hilirisasi yang adil dan berkelanjutan.
Peraih gelar doktor dari Nagoya University ini menjelaskan bahwa jika pemerintah sukses mengembangkan industri hilirisasi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan naik kelas menjadi negara maju. Namun, tidak semua negara sukses menerapkan sistem industri hilirisasi tersebut.
Teguh menambahkan bahwa China merupakan negara yang sukses membangun sistem industri hilirisasi karena menerapkan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan dengan membangun alur produksi dari barang mentah, setengah jadi, hingga menjadi barang jadi.
Lebih jauh, Teguh menambahkan bahwa jika pemerintah telah memiliki roadmap yang jelas terhadap industri hilirisasi tersebut, maka bukan tidak mungkin investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia seperti yang pemerintah harapkan selama ini.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Bahlil mengatakan Jokowi tak ingin SDA Indonesia tidak memberikan nilai tambah dan justru merugikan negara dan masyarakat akibat menjual dalam bentuk mentah atau bahan baku.
