Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi penghapusan baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Bali saat Presiden Joko Widodo berkunjung. Menurutnya, tindakan tersebut tidak perlu dilakukan karena dapat menimbulkan diskriminasi politik.
“Hasto mengatakan bahwa sebelumnya Presiden mengumpulkan para penjabat gubernur dan memberikan arahan agar mereka menjalankan tugas dengan baik,” kata Hasto kepada wartawan.
Namun, terjadi kejadian yang menurut Hasto tidak perlu dilakukan dan mencerminkan politik diskriminasi. Hal ini kontradiktif dengan kejadian saat Presiden berada di Sumatera Barat. Menurutnya, tindakan tersebut menciderai rasa keadilan. KPU telah menetapkan peserta Pemilu 2024, dan pasangan Ganjar-Mahfud telah mendaftar resmi sebagai calon presiden dan wakil presiden di KPU.
Hasto juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam berdemokrasi. Masyarakat telah berpartisipasi dalam memastikan bahwa pemilu berjalan adil, demokratis, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan penghapusan atribut politik seperti baliho dan bendera partai tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi wilayah persiapan kunjungan Presiden.
Baliho Ganjar-Mahfud yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot sebelum kunjungan Presiden Jokowi. Atribut politik lain yang terpajang di lokasi kunjungan juga dicopot. Tindakan ini telah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara.
